HAMPIR SEMUA KEBIJAKAN SBY BERBUAH KONTROVERSI

Rakyat indonesia yang saya cintai sampai akhir hayat nanti. akhir-akhir ini kita benar-benar dibuat jengkel dengan sistem yang dibuat oleh pemegang kekuasaan di negri ini. berawal dari kasus mafia pajak yang sampai sekarang tidak jelas sampai mana, lalu kisah suntik silikon malinda dee yang sempat diberitakan heboh oleh media, lalu kasus pelanggaran HAM di Bima, sampai kasus korupsi oleh anggota partai pemegang kursi terbanyak di gedung dewan yang terhormat tersebut. coba kita flassback ke belakang, dari sekian banyak kasus tersebut. apakah pernah publik mendengar putusan hakim bahwa si Tersangka "dalam tanda kutip" telah mendapat putusan hakim dengan seadil-adilnya. apakah sebanding dengan hukuman yang dijalani oleh pencuri ayam? atau samakah dengan hukuman nenek minah di banyumas.

    

         Sungguh ironi memang para penegak hukum harusnya mempunyai prinsip kemanusiaan, buka cuma menjalankan hukum secara positifistik.   Kondisi Negara Hukum Indonesia kita dewasa ini sangat memprihatinkan. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik kita perlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (policy executing), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara.

             Di periode kedua masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populer dan menimbulkan kontroversial di masyarakat. Sebut saja kebijakan dana talangan untuk Bank Century yang awalnya 632 Milyar membengkak sampai 1000% menjadi 6,7 Trilyun. Kebijakan ini sekarang banyak diperbincangkan oleh masyarakat setelah DPR membentuk Pansus Skandal Bank Century. Saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh pansus untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum dari kebijakan ini. Siapa yang salah dalam skandal Bank Century ini?. Semua saksi yang dimintai keterangan masih saling melempar tanggung jawab. Banyak diantara saksi yang dicurigai terlibat hanya mengandalkan sebuah kata “TIDAK TAHU, TIDAK INGAT, TANYAKAN SAJA PADA…,”. Semua itu hanya untuk ‘ngeles’ dari tanggung jawab yang harus mereka pertanggungjawabkan.

Belakangan ini muncul kebijakan rencana untuk pembelian Pesawat Kepresidenan. Pembelian pesawat kepresidenan menurut saya adalah sesuatu kebijakan yang tidak tepat waktu, kondisi, dan situasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Mengingat kemiskinan di Indonesia masih merajalela. Semua orang mungkin sudah paham betul bahwasanya pesawat kepresidenan adalah sesuatu yang dibutuhkan. Namun demikian bukan sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Disaat kepercayaan atas kepemimpinan duet SBY-Boediono ini menurun, pemerintah semakin menunjukkan eksistensinya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sangat tidak populer dan controversial. Sangat ironi rasanya ketika kebijakan-kebijakan tersebut harus menghabiskan uang rakyat milyaran rupiah. Salah satunya selain yang saya sudah sebut diatas adalah renovasi pagar Istana Negara yang menghabiskan biaya sebesar 22 Milyar. Bayangkan saja hanya untuk sebuah pagar sampai menghabiskan uang begitu besarnya. Mobil dinas para pejabat tinggi Negara, Toyota Crown Royal Saloon, yang harga satu unitnya mencapai 1,3 Milyar. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Mobil dinas dengan harga segitu terlalu mahal untuk para pejabat tinggi Negara. Malaysia saja yang konon negaranya lebih makmur dari Negara kita kepala pemerintahannya hanya menggunakan mobil dinas seharga 600-an juta rupiah, itupun mobil yang dipakai adalah mobil buatan dalam negeri Malaysia sendiri.

Sepertinya pemerintah yang ada saat ini kurang begitu sensitive dengan kondisi kemiskinan yang ada di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sama sekali tidak pro-rakyat. Semakin banyak kebijakan yang tidak pro-rakyat dibuat, akan semakin banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan. Pantas saja sekarang di Negara kita, tepatnya di Jakarta, ada WISATA KEMISKINAN. Meski demikian saya tidak setuju dengan adanya wisata kemiskinan tersebut karena sama saja menjelekkan Negara sendiri. Tetapi setidak-tidaknya mengingatkan kepada pemerintah bahwa masyarakat kita ternyata masih banyak yang miskin.

Kembali ke rencana pembelian pesawat kepresidenan tadi. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang buruk, seharusnya pengeluaran anggaran di prioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Entah berapa harga pesawat yang akan menjadi pesawat pribadi presiden ini. Namun uang muka yang harus dibayar pemerintah adalah sebesar 200 Milyar. Kalau kita menilik harga Boeing 737-200 jika dirupiahkan harganya berkisar antara 400-700 Milyar.

Pemerintah beralasan pembelian pesawat kepresidenan ini untuk menghemat biaya ketimbang harus menyewa pesawat dan adanya kebanggaan memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Aahh..,Ini adalah sebuah alasan yang hanya bersifat normatif saja.

Bangga memiliki pesawat kepresidenan sendiri semakin menunjukkan bahwa pemerintahan SBY-Boediono sarat dengan ke-arogan-an dan cuma ingin menunjukkan eksistensinya diatas penderitaan rakyat Indonesia yang harus berjuang dengan kemelaratannya. Jika uang 200 Milyar itu untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah karena kemiskinan, berapa ribu anak Indonesia yang dapat melanjutkan sekolahnya lagi dengan uang 200 Milyar tersebut. Itu menurut saya akan lebih bermanfaat daripada membeli pesawat kepresidenan yang kebutuhannya saat ini tidak mendesak.

Dengan kondisi yang dihadapi saat ini, menyewa sajalah pesawat untuk kunjungan ke dalam negeri dan keluar negeri. Toh uang yang dikeluarkan untuk menyawa pesawat tersebut pada akhirnya akan masuk ke kas Negara lagi. Selama ini pesawat yang dipakai oleh presiden adalah pesawat sewaan dari Garuda Indonesia, Pelita Air, atau memakai pesawat milik TNI jenis Fokker 28. Kalau membeli pesawat untuk ‘kebanggaan’ (lebih tepatnya ‘Gaya-gayaan’), saya katakan “ NO!!”,.

Bebicara masalah renovasi pagar istana Negara. Ada hal yang menarik untuk kita simak. Selain karena untuk keamanan presiden sendiri di istana, renovasi pagar istana Negara tersebut juga di peruntukkan untuk keamanan menyambut kedatangan Presiden AS, Barrack Obama, ke Indonesia. Wow!! Begitu besarnya anggaran yang dikeluarkan hanya untuk menyambut seorang Barrack Obama, yang kedatangannya mungkin hanya beberapa jam saja di Indonesia.

Sering kita dengar baru-baru ini Bapak ‘Beye’ (SBY) berbicara tentang ancaman keamanannya. Salah satunya adalah ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Bapak ‘Beye’ bilang ancaman pembunuhannya bukan main-main, ini laporan inteligen Negara. Wacana ini kadang-kadang membuat masyarakat bingung. Kalau memang ada tangkap saja oknum itu Bapak ‘Beye’!!. Saya pun mengutuk keras terhadap ancaman pembunuhan tersebut. Saya pikir Bapak ‘Beye’ tidak usah khawatir dengan ancaman tersebut. Saya yakin Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) siap sedia mengamankan Bapak Presiden dimana saja berada. Karena paspampres adalah pasukan yang sudah dirancang sedemikian sehingga keamanan seorang presiden akan terjamin.

Namun demikian saya sangat kecewa ketika Bapak ‘Beye’ terlalu sering memberikan wacana tentang keamanan dirinya melalui ancaman pembunuhan, beliau lupa bahwa rakyat Indonesia juga butuh keamanan. Bagaimana dengan keamanan rakyat dan bangsa Indonesia Bapak ‘Beye’??. ini juga harus menjadi perhatian pemerintahan sekarang ini.

Semoga ke depannya pemerintah lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Saya berharap kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti diprioritaskan hanya untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat.